Hari pahlawan yang bertepatan pada 10 November lalu, dirayakan dengan gegap gempita. Di berbagai kota, masyarakat menggelar upacara bendera, tabur bunga, ziarah ke makam pahlawan, dan ritual-ritual penghormatan lainnya. Tak heran Anthony Reid menyebut Hari Pahlawan sebagai salah satu peringatan paling penting setelah Proklamasi Kemerdekaan.
Namun, jika dilihat secara kritis, perayaan ini bukan sekadar ritual penghormatan. Ia adalah bagian dari politik memori. Dalam pembentukan memori Hari Pahlawan, ada pengalaman yang dipilih untuk diingat dan ada yang disisihkan. Ingatan kolektif mengenai pertempuran Surabaya dibentuk melalui seleksi narasi: siapa yang ditonjolkan, dalam konteks apa, dan untuk kepentingan siapa. Dengan kata lain, memori sejarah tidak pernah hadir secara netral.
Secara umum, negara merawat memori pertempuran Surabaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Ketika pelaku dan saksi sejarah sudah tiada, narasi perjuangan dipertahankan melalui pendirian monumen, museum, dan upacara tahunan sebagai “wadah ingatan” agar kisah heroik terus diwariskan.
Tulisan ini berangkat dari penelitian akademis yang pernah saya lakukan mengenai politik memori pada masa pemerintahan Sukarno dan Suharto, yang berjudul “Commemorating and Forgetting: Political Memory of the Battle of Surabaya throughout Old Order and New Order Regimes in Indonesia (1951-1988)”.
Gambar Tugu Pahlawan. Foto oleh Ivuvisual (2016). Sumber: Wikimedia Commons. Lisensi: CC BY-SA 4.0.
Politik Ingatan Hari Pahlawan di Era Soekarno dan Suharto: Dari Revolusi ke Pembangunan
Peringatan Hari Pahlawan telah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Sukarno memahami bahwa bangsa yang baru lahir membutuhkan simbol pemersatu. Karena itu, ia mendirikan Tugu Pahlawan di Surabaya dan menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan untuk menegaskan bahwa kemerdekaan lahir dari perjuangan kolektif.
Ketika kekuasaan beralih kepada Suharto, peringatan Hari Pahlawan tetap dijaga dan dirayakan. Namun, makna yang lahir dari peringatan itu mengalami penyesuaian. Jika pada era Sukarno peringatan 10 November erat dengan semangat revolusi dan perlawanan terhadap neokolonialisme-imperialisme (nekolim), maka pada era Orde Baru narasi tersebut dialihkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Hari Pahlawan, dalam bingkai Suharto, dirancang untuk menumbuhkan persatuan dan stabilitas sebagai prasyarat pembangunan ekonomi.
Selain itu, politik memori pada masa Orde Baru cenderung bersifat militeristik. Tokoh-tokoh yang ditonjolkan adalah figur militer, termasuk yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa Surabaya, seperti Jenderal Soedirman. Pada 10 November 1970, Suharto meresmikan patung Jenderal Soedirman di Jalan Yos Soedarso, Surabaya, dengan tujuan agar generasi penerus meneladani kepemimpinan dan kedisiplinan seorang jenderal. Melalui penonjolan figur militer ini, negara membentuk imajinasi kolektif bahwa militer adalah pelopor dan penjaga utama kemerdekaan, sekaligus aktor sah dalam memimpin negara.
Hal yang menarik adalah bahwa Suharto juga menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai sarana untuk merawat memori ketakutan terhadap gerakan komunis. Pada tahun 1987, ia meresmikan sebuah jembatan di Surabaya yang dinamainya Jembatan Suryo. Dalam pidato peresmiannya, Suharto secara tegas menegaskan:
“Beliau (Suryo) adalah pejuang yang ikut merebut dan menegakkan kemerdekaan Indonesia. Pahlawan R.T. Soerjo bukan gugur oleh peluru penjajah, tetapi atas kekejaman PKI dalam pemberontakan Madiun 1948 (Bisnis Indonesia, 1987).”
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa narasi kekejaman PKI sengaja dipelihara dan diikatkan pada momen-momen simbolik seperti Hari Pahlawan. Dengan terus menekankan ancaman komunis, Suharto berupaya memperkuat legitimasi politik Orde Baru sebagai rezim yang “menyelamatkan” bangsa dari bahaya laten tersebut. Tatanan politik yang ia bangun didasarkan pada premis bahwa Sukarno telah gagal menjaga stabilitas negara dan telah terpengaruh oleh kekuatan komunis, sementara Orde Baru hadir sebagai penyelamat yang mengembalikan ketertiban.
Dengan demikian, meskipun Hari Pahlawan secara umum dipahami sebagai peringatan untuk menumbuhkan nasionalisme dan rasa persatuan, setiap rezim tetap menonjolkan aspek-aspek tertentu yang menguntungkan kekuasaannya. Politik memori selalu selektif: apa yang diceritakan, apa yang dilupakan, dan kepada siapa narasi itu diarahkan. Pola ini juga dapat dilihat pada tindakan Presiden Prabowo di era kini.
Prabowo dan Politik Memori Baru
Baru-baru ini, Presiden Prabowo menetapkan sepuluh tokoh baru sebagai Pahlawan Nasional. Dari daftar tersebut, nama Suharto menjadi yang paling banyak menyita perhatian publik. Namun, dalam konteks tulisan ini, fokus yang lebih menarik muncul pada penetapan Marsinah sebagai pahlawan: seorang buruh perempuan dan aktivis yang tewas dalam perjuangannya pada masa Orde Baru.
Jika dilihat melalui kacamata politik memori, pemberian gelar pahlawan kepada Marsinah tidak hanya dapat dipahami sebagai upaya rekonsiliasi sejarah. Lebih jauh, langkah ini dapat dibaca sebagai bentuk kooptasi negara terhadap memori Marsinah. Selama ini, figur Marsinah hidup dalam ingatan kelompok-kelompok di luar negara—aktivis buruh, pegiat HAM, mahasiswa, dan kelompok pro-demokrasi—sebagai simbol kritik terhadap kegagalan negara dalam melindungi warganya sendiri.
Dengan menjadikan Marsinah sebagai pahlawan nasional, negara tidak lagi berada pada posisi pihak yang dipersoalkan atau dituduh dalam tragedi tersebut. Narasi berubah: negara bukan lagi aktor yang lalai atau represif, tetapi justru pihak yang menghormati pengorbanannya. Akibatnya, simbol Marsinah mengalami penjinakan. Ia bergeser dari simbol perlawanan yang aktif dan politis menjadi simbol kenegaraan yang cenderung pasif, terbingkai dalam upacara, monumen, dan penghormatan formal.
Selain itu, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah juga dapat dibaca sebagai strategi untuk meredakan kritik pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini diarahkan kepada Prabowo. Dengan menempatkan Marsinah—seorang aktivis buruh perempuan yang gugur dalam konteks represi negara—sebagai simbol resmi penghormatan negara, Prabowo membangun citra bahwa ia berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Secara implisit muncul pesan bahwa seseorang yang mengakui dan menghormati Marsinah tentu bukan sosok yang bermusuhan dengan aktivis, apalagi pelanggar HAM. Dengan cara ini, memori tentang kekerasan yang terkait dengan negara mengalami penataan ulang: yang semula menuding negara sebagai pelaku, kini diarahkan menjadi negara sebagai pihak yang memberi penghormatan.
Politik memori lain dari Prabowo terlihat ketika ia menekankan kata “asing” saat memimpin ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ia menyebut pasukan Inggris yang mendarat di Surabaya sebagai “asing” alih-alih “sekutu”.
Penyederhanaan semacam ini merupakan strategi klasik untuk menggalang solidaritas internal. Publik diarahkan untuk menunda perbedaan pandangan di dalam negeri, kemudian bersatu di bawah ancaman “asing” yang dikonstruksikan sejak lama.
Dengan cara tersebut, Prabowo memosisikan pemerintahannya sebagai penerus perjuangan 1945, yang kini berhadapan dengan bentuk intervensi luar yang berbeda. Hal ini menunjukkan kesinambungan dengan pemimpin sebelumnya, yakni Hari Pahlawan digunakan untuk menguatkan nasionalisme dan citra pemerintah, meskipun dengan penekanan narasi yang berbeda.
Apa yang Terlupakan dalam Perayaan Hari Pahlawan?
Karena perayaan Hari Pahlawan dipahami sebagai momen penting untuk menumbuhkan nasionalisme, narasi yang ditonjolkan umumnya berfokus pada kisah heroik para pejuang dalam melawan tentara sekutu. Sementara itu, aspek-aspek sejarah yang dinilai dapat merusak citra kepahlawanan kerap dihilangkan atau ditutup rapat. Akibatnya, masyarakat mengalami amnesia kolektif terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu yang lebih kompleks dan tidak selalu sejalan dengan gambaran perjuangan yang lurus dan seragam. Setidaknya terdapat dua bentuk pelupaan yang terus berulang dalam peringatan Hari Pahlawan sejak dulu hingga sekarang.
Pertama, terdapat pelupaan terhadap kekerasan yang juga dilakukan oleh sebagian pejuang kemerdekaan. Robert Cribb (2008) dan Frederick (2012) mencatat bahwa pelaku pembunuhan terhadap warga sipil bukan hanya tentara sekutu, tetapi juga pihak Indonesia sendiri. Salah satu peristiwa yang jarang dikenang adalah pembunuhan terhadap warga sipil Eurasia di kawasan Simpang Club, Surabaya. Hingga kini, lokasi tersebut tidak diabadikan dalam bentuk monumen atau penanda sejarah. Ketiadaan ruang memori ini menunjukkan bagaimana narasi heroik lebih diprioritaskan ketimbang pengakuan atas kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang selama ini dianggap sebagai “pahlawan”.
Kedua, terdapat pelupaan atas kenyataan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak berlangsung secara seragam antara pusat dan daerah. Ruslan Abdulghani (1981) mencatat bahwa terdapat kelompok pemuda di Surabaya yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Bahkan, Sartono—ketika itu Menteri Negara—pernah ditodong pistol oleh para pemuda yang menyatakan bahwa pemerintah pusat “tidak ada artinya.” Ricklefs (2008) juga menunjukkan bahwa sebagian kelompok pemuda mulai kehilangan kepercayaan kepada Sukarno ketika ia memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Dinamika internal dan ketegangan politik semacam ini nyaris tidak muncul dalam narasi resmi peringatan Hari Pahlawan, karena berpotensi mengganggu gambaran bahwa perjuangan berlangsung secara bulat, padu, dan utuh.
Pada akhirnya, peringatan Hari Pahlawan bukan hanya soal mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana memori itu dibentuk dan diarahkan sesuai kepentingan politik yang berkuasa. Selalu ada kisah yang ditonjolkan dan ada bagian yang sengaja disisihkan demi mempertahankan narasi kepahlawanan yang seragam. Karena itu, diperlukan keberanian untuk melihat sejarah secara lebih jujur—tidak hanya belajar dari kemenangan, tetapi juga dari kesalahan dan sisi gelap perjuangan itu sendiri. Dengan cara inilah kita dapat menjadi bangsa yang betul-betul matang dalam memahami sejarahnya.
Mohammad Masrudin Firdiyansyah merupakan Mahasiswa Magister Sejarah UGM yang tertarik terhadap sejarah sosial, ekonomi, dan politik memori.
